Penulis:
Frets A. Goraph, S.IP., M.IP.

Editor:
- Rintho R. Rerung

ISBN: 978-623-512-866-5

Terbit: 13 January 2026

Ukuran: A5 Unesco (15,5 x 23 cm)

Stok: 0 Eksemplar

Berat: 0 Kg

Versi Cetak: Tersedia

Versi Digital: Tersedia

Realitas Politik Lokal dan Birokrasi Daerah: Pengaruh Jaringan Kekuasaan dalam Proses Manajemen Pemerintahan merupakan sebuah kajian kritis yang membongkar wajah birokrasi daerah sebagaimana adanya—bukan sebagaimana seharusnya. Buku ini menyoroti bagaimana praktik politik lokal, jaringan kekuasaan elit, dan kepentingan pragmatis telah membentuk birokrasi daerah menjadi arena kontestasi kekuasaan, alih-alih instrumen pelayanan publik. Berangkat dari realitas empiris di Kabupaten Halmahera Utara, penulis mengulas secara mendalam patologi birokrasi yang muncul akibat politisasi jabatan, dominasi elit politik lokal, serta lemahnya penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Birokrasi tidak lagi berdiri sebagai entitas netral dan profesional, tetapi kerap berubah menjadi “predator birokrasi” yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan privat, memperkuat patronase, dan melemahkan demokrasi lokal. Melalui pembahasan paradigma administrasi publik—Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS)—buku ini menunjukkan ketegangan antara efisiensi, demokrasi, dan nilai-nilai pelayanan publik. Penulis menegaskan bahwa problem utama birokrasi daerah bukan semata pada struktur atau regulasi, melainkan pada relasi kuasa yang menjerat birokrasi dalam kepentingan politik elektoral dan konsolidasi kekuasaan kepala daerah. Isu mutasi dan promosi jabatan aparatur sipil negara menjadi fokus penting dalam buku ini. Data dan analisis menunjukkan bahwa kebijakan mutasi sering kali dijadikan instrumen politik untuk membangun loyalitas, menyingkirkan oposisi internal, dan mengamankan kepentingan kekuasaan, bahkan dengan mengabaikan ketentuan hukum dan prinsip profesionalisme. Dampaknya nyata: instabilitas birokrasi, menurunnya motivasi ASN, serta degradasi kualitas pelayanan publik. Tidak berhenti pada kritik, buku ini juga menawarkan refleksi dan arah pembenahan. Reformasi birokrasi dipahami bukan sekadar agenda administratif, tetapi sebagai transformasi nilai—dari birokrasi berbasis kekuasaan menuju birokrasi berbasis etika, profesionalisme, netralitas politik, dan transformasi digital. Penulis menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada kapabilitas dan kebebasan substantif, sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan. Buku ini relevan bagi akademisi, praktisi pemerintahan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, serta siapa pun yang ingin memahami secara jujur relasi kompleks antara politik lokal dan birokrasi daerah—tanpa ilusi, tanpa romantisme, dan tanpa kompromi terhadap realitas.